? Informatif laporan ini dapat memberikan Anda wawasan tentang semua yang anda pernah ingin tahu tentang . JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah terhenti pembangunannya sejak tahun 2004 lalu, Pemprov DKI Jakarta akhirnya memutuskan tidak akan melanjutkan pembangunan monorel. Sebagai gantinya, Pemprov DKI akan mencari moda transportasi lain yang lebih baik dengan biaya pembangunan yang tidak terlalu tinggi serta harga tiket moda transportasi yang murah dan terjangkau masyarakat. Untuk itu, Pemprov DKI segera mengakhiri masa perjanjian kontrak dan melakukan konsesi dengan PT Jakarta Monorel selaku investor dan pengembang mega proyek ini. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, pihaknya menginginkan adanya ketegasan dalam penyelesaian masalah monorel yang sudah terkatung-katung selama tujuh tahun ini. Dengan adanya penyelesaian masalah ini, Pemprov DKI tentunya dapat melangkah lebih maju untuk mencari moda transportasi pengganti monorel. œSaya sangat ingin monorel ini supaya ada ketegasannya. Karena itu kami akan melakukan pengakhiran masa perjanjian terhadap konsesi dengan PT Jakarta Monorel. Karena permintaan pergantian dana investasi yang diminta perusahaan itu sebesar Rp 600 miliar tidak bisa kami penuhi, ujar Fauzi Bowo di Balai Kota DKI, Senin (19/9/2011). Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang
, terus membaca.
Format untuk mengakhiri perjanjian dengan PT Jakarta Monorel, diungkapkan Fauzi, saat ini tengah dirundingkan dengan pengacara Pemprov DKI dan Biro Hukum Provinsi DKI. Jika penyusunan format itu rampung, akan ditindaklanjuti dengan tahapan perjanjian lainnya. Mengenai penggantian biaya investasi terhadap PT Jakarta Monorel, dipaparkan Fauzi Bowo, pihaknya telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan, ganti rugi dapat dibayarkan kepada investor monorel maksimal Rp 204 miliar. Jumlah itu jauh lebih rendah dari angka yang diajukan PT Jakarta Monorel sebesar Rp 600 miliar. œKembali berpulang kepada rekomendasi BPKB yang terakhir, saya berpegangan pada rekomendasi BPKP maksimal Rp 204 miliar," katanya. Intinya, lanjut Fauzi, monorel tidak akan dilanjutkan dan akan dicari moda transportasi publik lainnya yang memiliki daya tampung angkut lebih banyak dan biaya pembangunannya tidak terlalu tinggi dari monorel. Seperti yang pernah diberitakan, rencananya Pemprov DKI akan mengoptimalkan keberadaan tiang jalan layang yang hingga kini masih mangkrak, termasuk tiang-tiang bekas proyek monorel untuk dimanfaatkan untuk pembangunan jalan layang khusus.
, terus membaca.Format untuk mengakhiri perjanjian dengan PT Jakarta Monorel, diungkapkan Fauzi, saat ini tengah dirundingkan dengan pengacara Pemprov DKI dan Biro Hukum Provinsi DKI. Jika penyusunan format itu rampung, akan ditindaklanjuti dengan tahapan perjanjian lainnya. Mengenai penggantian biaya investasi terhadap PT Jakarta Monorel, dipaparkan Fauzi Bowo, pihaknya telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan, ganti rugi dapat dibayarkan kepada investor monorel maksimal Rp 204 miliar. Jumlah itu jauh lebih rendah dari angka yang diajukan PT Jakarta Monorel sebesar Rp 600 miliar. œKembali berpulang kepada rekomendasi BPKB yang terakhir, saya berpegangan pada rekomendasi BPKP maksimal Rp 204 miliar," katanya. Intinya, lanjut Fauzi, monorel tidak akan dilanjutkan dan akan dicari moda transportasi publik lainnya yang memiliki daya tampung angkut lebih banyak dan biaya pembangunannya tidak terlalu tinggi dari monorel. Seperti yang pernah diberitakan, rencananya Pemprov DKI akan mengoptimalkan keberadaan tiang jalan layang yang hingga kini masih mangkrak, termasuk tiang-tiang bekas proyek monorel untuk dimanfaatkan untuk pembangunan jalan layang khusus.
bisa bingung oleh informasi yang menyesatkan. Cara terbaik untuk membantu mereka yang disesatkan adalah dengan lembut benar mereka dengan kebenaran yang Anda pelajari di sini.
No comments:
Post a Comment